Pemerintah Daerah tengah menghadapi penyesuaian anggaran setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Dampak dari kebijakan ini mulai dirasakan oleh para aparatur sipil negara (ASN), khususnya melalui pemotongan tunjangan kinerja (tukin) yang selama ini menjadi salah satu komponen pendapatan tambahan pegawai.
Dalam keterangan resminya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemotongan tukin terpaksa dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal, mengingat alokasi anggaran dari pusat mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun berjalan. Kondisi ini membuat sejumlah program dan belanja daerah harus disesuaikan, termasuk pada pos belanja pegawai.
Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa pemotongan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi setiap triwulan, seiring dengan perkembangan kondisi keuangan daerah. Ia juga menegaskan bahwa gaji pokok dan tunjangan melekat tidak terdampak oleh kebijakan ini.
Meskipun demikian, kebijakan tersebut memunculkan beragam reaksi dari para pegawai. Beberapa ASN mengaku keberatan karena pemotongan terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Namun, sebagian lainnya memahami langkah pemerintah daerah yang dinilai sebagai upaya menjaga kelangsungan pembangunan serta pelayanan publik.
Pemerintah daerah berharap seluruh ASN tetap menjaga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dialog antara perwakilan pegawai dan pemerintah terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar kesejahteraan ASN tetap terjaga di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
